Ingkar Janji, AS Pakai Uranium saat Gempur ISIS di Suriah

Ingkar Janji, AS Pakai Uranium saat Gempur ISIS di Suriah

WASHINGTON - Militer Amerika Serikat (AS) mengonfirmasi penggunaan amunisi depleted uranium (DU) dalam dua serangan terhadap konvoi tanker minyak ISIS di Suriah timur. AS mengingkari janjinya yang tidak akan menggunakan senjata beracun kontroversial itu.

Militer AS mengakui lebih dari 5.000 amunisi DU ditembakkan dalam serangan udara terhadap konvoi tanker minyak kelompok Islamic State atau ISIS Deiz ez-Zour dan Hasakah, Suriah timur.

Juru bicara Komando Pusat AS (CENTCOM) Mayor Josh Jacques mengatakan sekitar 5.265 amunisi DU digunakan dalam dua serangan yang berlangsung pada bulan November 2015.

Ribuan amunisi beracun itu ditembakkan oleh pesawat A-10 dengan mesin meriam putar. Menurut Jacques, sekitar 350 truk tangki minyak ISIS hancur.

Pada bulan Maret 2015, juru bicara koalisi internasional anti-ISIS pimpinan AS John Moore mengatakan bahwa koalisi berjanji tidak akan menggunakan amunisi uranium selama menjalankan misi “Operation Resolve Inherent” di Irak dan Suriah. Pentagon kala itu menyatakan senjata berbahaya itu tidak diperlukan karena ISIS tidak memiliki tank yang dirancang anti-amunisi DU.

Menurut data militer AS, serangan dengan amunisi DU yang pertama terjadi pada tanggal 16 November 2015, di dekat Al-Bukamal, Provinsi Deir ez-Zor, dengan empat pesawat AS. Hasilnya, 46 kendaraan ISIS hancur. Sekitar 1.490 amunisi DU ditembakkan dalam serangan ini.

Serangan kedua terjadi pada 22 November 2015. Sebanyak 293 truk tangki minyak ISIS di wilayah gurun antara Deir ez-Zor dan Hasakah, hancur. Pada kesempatan ini, empat pesawat A-10 menembakkan 4.530 amunisi DU.

”Kombinasi Armored Piercing Incendiary (DU) dicampur dengan HEI digunakan untuk memastikan probabilitas yang lebih tinggi dari kehancuran armada truk ISIS pengangkut minyak terlarang,” kata Jacques kepada Russia Today, yang dikutip Rabu (15/2/2017).

Uranium menjadi senjata andalan militer AS karena memiliki ketangguhan yang luar biasa. Senjata dari uranium mampu menembus tank berat. Namun, partikel DU dapat mencemari tanah dan air di dekatnya. Dampaknya, bisa menyebabkan cacat lahir dan kanker bagi manusia atau hewan yang menghirup atau menelan partikel DU.

(mas)

https://international.sindonews.com/read/1180058/42/ingkar-janji-as-pakai-uranium-saat-gempur-isis-di-suriah-1487127555

EFEK AHOK DIPENJARA MENGERIKAN!: Menurut Heppy Trenggono,

EFEK AHOK DIPENJARA
MENGERIKAN! Menurut Heppy Trenggono, Inikah Dampaknya Jika Ahok Sampai Dipenjara?!
media nkri s Minggu, November 13, 2016
MEDIA NKRI INFO - Kasus penistaan Al-Quran dan Ulama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama masih berlarut.
Kenapa kasus yang sederhana dan sudah banyak yurisprudensinya banyak pula yang sudah dibui atas kasus penistaan agama, kenapa jadi rumit?
Menurut Heppy Trenggono (Presiden Indonesia Islamic Bussiness Forum), karena kasus yang menyeret Ahok ini akan berdampak pada PDIP, Jokowi, Pengembang dan Taipan.
Berikut analisis Presiden Indonesia Islamic Bussiness Forum (IIBF), Heppy Trenggono:
- Persoalan Ahok ini bagi Polisi, bagi Jokowi, bagi PDIP sangat rumit, jauh lebih rumit dari yang kita bayangkan.
- Kalau hanya perspektif hukum, Ahok tinggal diciduk dari kemarin kemarin.
- Mereka berfikir keras dan berusaha merekayasa sedemikian rupa. Jika Ahok dipenjara maka:
1. Bagi PDIP ini bisa menjadi Tsunami kejatuhan politik.
2. Bagi PENGEMBANG yang Telah Mengucurkan investasi Puluhan Trilyun Rupiah, bisa menjadi keruntuhan bisnis, saham Podomoro bisa hancur.
3. Bagi JOKOWI bisa jadi ancaman berat, bukan tidak mungkin Ahok akan menyeret Jokowi sebagaimana Nazarudin menyeret Anas Urbaningrum.
4. Dan yang paling besar dampaknya adalah bagi Gerakan Politik yang sedang dilakukan oleh sekelompok TAIPAN yang ingin menguasai Indonesia.
5. Para Taipan ini telah berhasil mendudukkan Jokowi.
- Langkah 2019 adalah menguasai dengan lebih massive lagi. Jika Ahok menang di DKI maka 2/3 kemenangan sudah mereka kantongi.
- Menangnya Ahok menjadi bukti bahwa mereka bisa mengalahkan segala bentuk perlawanan yang ada di negeri ini. Menguasai Indonesia lebih sederhana dari pada menguasai DKI.
- Maka jika Ahok jatuh, ini akan menjadi kemunduran luar biasa bagi mereka. Kejatuhan Ahok juga akan menjadikan kekuatan Islam dan Nasionalis terkonsolidasi, yang sasaran utamanya adalah kembali kepada UUD’45.
- Jika Indonesia kembali ke UUD’45 yang asli, maka kekuasaan tidak akan mungkin mereka rebut. Hari ini, Allah berikan hadiah melalui Al Maidah 51. Percayalah, Indonesia bangkit!
Mari kita sebarkan dan sadarkan !!!

Terungkapnya kebohongan media barat dalam konflik suria

Merdeka.com - Jurnalis perempuan independen asal Kanada Eva Bartlett mengungkap kebohongan media Barat dalam konflik Suriah pada sebuah jumpa pers di Perserikatan Bangsa-Bangsa baru-baru ini.
"Saya sudah sering ke Kota Homs, Maaloula, Latakia, dan Tartus lalu ke Aleppo, empat kali. Rakyat Suriah mendukung pemerintahnya dan itu adalah kebenaran. Apa pun yang kalian dengar dari media Barat justru kebalikannya," kata Bartlett, seperti dilansir Russia Today, Rabu (14/12).
"Dan dalam hal ini, apa yang kalian dengar dari media Barat, saya akan sebutkan--BBC, Guardian, the New York Times, dan seterusnya--tentang apa yang terjadi di Aleppo adalah bertolak belakang dengan kenyataan yang sebenarnya."
Berita - berita dari media arus utama, ujar Bartlett, sengaja menyampaikan berita bohong tentang apa yang sebenarnya terjadi di Suriah. Mereka menjelek-jelekkan pemerintahan Presiden Basyar al-Assad dan mengecam dukungan Rusia terhadap Damaskus.
Seorang reporter laki-laki dari Aftenposten, koran terbesar di Norwegia, menanyakan kepada Bartlett apa yang dia maksud dengan kebohongan itu.
"Buat apa kami bohong, mengapa organisasi internasional yang ada di lapangan berbohong? Bagaimana Anda bisa menjelaskan dan menyebut kami semua pembohong?" tanya dia kepada Bartlett.
Wartawati asal Kanada yang sudah meliput di Suriah selama beberapa tahun sejak konflik pecah itu kemudian mengatakan, memang ada jurnalis-jurnalis jujur yang bekerja di media Barat, tapi media-media itu tidak melakukan verifikasi ke lapangan.
Bartlett kemudian menanyakan apa nama organisasi kemanusiaan internasional yang berada di Aleppo timur selama ini yang dijadikan narasumber media Barat. Wartawan Norwegia itu hanya diam saja dan Bartlett lalu menjawab sendiri pertanyaannya, "memang tidak ada."
"Organisasi-organisasi itu mengandalkan laporan dari Pemantau Hak Asasi suriah (SOHR) yang bermarkas di Coventry, Inggris, yang dikelola oleh satu orang. Mereka (media Barat) juga mengandalkan Helm Putih. Organisasi kemanusiaan yang didirikan oleh mantan militer Inggris dan didanai jutaan dolar oleh Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara Barat," ungkap Bartlett.
https://m.merdeka.com/dunia/terungkapnya-kebohongan-media-barat-dalam-konflik-suriah-splitnews-2.html

BANK INDONESIA BUKAN PUNYA INDONESIA.

BANK INDONESIA BUKAN PUNYA INDONESIA.

Saat ini, hampir semua warga negara Republik Indonesia (RI) mengenal Rupiah (Rp). Rupiah adalah nama mata uang RI yang pembuatannya didasarkan atas nilai ekstrinsik (nominal yang tertera pada uang tersebut), yang mayoritasnya dalam bentuk uang kertas (fiat) dan juga koin.
Rupiah telah memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di RI.
Hampir setiap hari, bahkan hampir setiap jam selalu ada kegiatan yang menggunakan Rupiah.

Kekaguman saya akan Rupiah membuat saya penasaran dengan Rupiah. Namun rasa penasaran saya ini esensinya bukan asal-usul tentang kenapa mata uang kita disebut Rupiah, tapi lebih kepada badan yang mempunyai kewenangan dan kebijakan (otoritas) moneter, yaitu Bank.

Beberapa hari lalu saya browsing mengenai Bank yang ada di Indonesia, dan hasilnya cukup membuat saya terkejut.

Bank-bank yang ada di Indonesia, khususnya yang menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ada empat, yaitu
Bank Negara Indonesia (BNI),
Bank Rakyat Indonesia (BRI),
Bank Tabungan Negara (BTN)
dan Bank Mandiri.

Tidak ada Bank Indonesia (BI), Bank yang menjadi Bank Sentral (Bank yang memiliki hak untuk mencetak dan mengedarkan Rupiah ke masyarakat melalui Bank-bank BUMN dan Bank-bank swasta). Lantas dimana posisi BI? BI milik siapa? Mari sejenak kita flashback.

Saat Indonesia merdeka, founding fathers kita, Bung Karno dan Bung Hatta (Presiden dan Wakil Presiden RI pertama) memutuskan untuk mendirikan Bank Sentral, yaitu BNI 1946 (didirikan pada tahun 1946) dengan menerbitkan Oeang Repoeblik Indonesia (ORI).

ORI terbit dengan satuan 1 sen hingga 100  Rupiah. Setiap 2 Rupiah dijamin dengan 1 gram emas (UU No.19 tahun 1946).
Belanda dan bankir internasional, menolak RI, BNI 46 dan ORI. Kemerdekaan RI tidak diakui, dengan terjadinya agresi militer dan seterusnya.

Akhirnya dipaksa melalui perundingan, Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949, RI akan diakui dengan beberapa syarat. Salah satu syaratnya, yaitu hutang pemerintah Hindia Belanda, harus diambil oleh RI muda. Nilainya 4 miliar dolar Amerika Serikat (AS), padahal saat proklamasi RI tidak punya hutang.

Agar bisa mengambil alih hutang, BNI 46 harus dihentikan sebagai Bank Sentral dan diganti dengan Bank Yahudi, De Javasche Bank, yang berganti nama menjadi Bank Indonesia (BI). ORI pun diganti nama menjadi Uang Bank Indonesia (UBI), sejak tahun 1952.
Dari tahun ke tahun hutang RI semakin membengkak. Pada tahun 1999, BI dilepas dari Pemerintah RI, langsung di bawah IMF (International Monetary Fund), sebuah lembaga keuangan otonomi internasional yang berasal dari Konferensi Bretton Woods pada tahun 1944.

Tujuan utamanya adalah untuk mengatur sistem pertukaran moneter internasional. Secara khusus, salah satu tugas utama IMF adalah untuk mengendalikan fluktuasi nilai tukar mata uang dunia.

Gubernur BI tidak lagi bagian dari Kabinet RI, tidak akuntable (bertanggungjawab) kepada Pemerintah RI, apalagi kepada rakyat RI, dan bukan dibiayai dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). BI, sebagai Bank Sentral “disembunyikan” statusnya di balik Undang-undang sebagai “bagian dari negara”, tapi independen 100 %.

Jadi, BI milik siapa? Ini menjadi misteri. Jika milik negara, seharusnya berupa BUMN, masuk APBN dan akuntable terhadap Pemerintah RI dan rakyat. Meski tidak mengeluarkan saham, BI mengeluarkan “Sertifikat BI”, yang tentu saja dimiliki oleh Bank Komersial. Sekitar 50 % sekarang Sertifikat BI milik asing.

Sementara itu, tugas utama BI, untuk menjaga nilai Rupiah tidak pernah bisa dilakukan. Rupiah sudah hancur lebur, hilang 99 % nilainya. Mana janji bahwa nilai 2 Rupiah sama dengan 1 gram emas?  Hari ini (terhitung tanggal 22 April 2013), 1 gram emas sama dengan 501.000 Rupiah.
Rakyat RI mengalami 250.000 kali pemiskinan. Untuk menutupi kegagalan itu, BI, seperti bankir dimanapun, akan melakukan redenominasi.

Tahun 2013 ini sudah mulai sosialisasi dan tahun 2014 ditargetkan sudah beredar uang baru. Dengan sedikit pemaparan dari alinea sebelumnya, maka pertanyaan pada alinea 3 sudah terjawab. Posisi BI sebagai Bank Sentral di RI adalah di bawah IMF dan BI adalah milik swasta, milik asing, bukan milik RI. Oleh karena itu, pemerintah RI sulit untuk menolak kebijakan asing, seperti kebijakan ekonomi (ekspor - impor), kebijakan politik dan tentu saja kebijakan beragama (beribadah dan lain sebagainya), karena Rupiah kita dicetak dan dikendalikan oleh asing, yang dengan sistem kapitalismenya telah berhasil merusak “harga diri” bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Inilah Rahasia Kelam Bank Indonesia yang mesti kita ketahui wahai saudaraku sebangsa dan setanah air Indonesia !

Sumber: Kompasiana n Trickery

Dubes RI untuk Suriah Angkat Bicara Soal Assad dan Suriah

Copas

*Dubes RI untuk Suriah Angkat Bicara Soal Assad dan Suriah*

REPUBLIKA.CO.ID, Ada alasan kuat, mengapa Pemerintah Republik Indonesia, hingga saat ini, masih menempatkan duta besarnya di Suriah. Padahal, separuh dari 63 kedutaan besar di negara yang dirundung konflik itu, sudah tidak beroperasi.

Menurut Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (Dubes LBBP) Republik Indonesia untuk Suriah, Djoko Harjanto, Suriah, adalah memiliki jasa tak sedikit untuk Indonesia. Ketika Suriah ketika bergabung dengan Mesir dalam Republik Persatuan Arab (RPA), adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia.

Selain itu, saat muncul persoalan Timor-Timor, dukungan Suriah ke RI, sangat kuat. “Disuruh apa saja untuk mendukung kita, mereka mau,” katanya kepada wartawan Republika, Nashih Nashrullah.

Dalam perbincangan singkat saat kunjungannya ke Tanah Air, menghadiri seminar internasional ihwal Konflik Suriah dan gejolak Timur Tengah yang dihelat Ikatan Alumni Syam Indonesia (Alsyami) beberapa waktu lalu, pria asal Jawa Tengah ini pun, mengingkatkan umat Islam Indonesia, agar tak terseret pusaran konflik dan mengimpornya ke Indonesia. Berikut petikan perbincangannya:    

*Bagaimana Anda melihat Pemerintah Suriah saat ini?* 
Orang sudah  terlanjur menganggap pemerintah Suriah Syiah. Itu yang harus saya luruskan. Basyar itu Alawite, yang terdiri antara lain dari Druze. Ia Sunni. Saya lihat langsung. Mufti Syekh Adnan al-Fayouni, yang diundang berapa kali ke Indonesia oleh ICIS, dan belum lama ini ke Indonesia, memimpin mengimami shalat pada acara Maulid Nabi, di belakangnya Assad, shalatnya sendakepberarti bukan Syiah. Itu kita luruskan dulu. 

Kedua, informasi yang menyatakan pemerintah Assad membunuhi rakyatnya. Itu tidak benar. Bagaimana mungkin, wong pemerintah solid didukung rakyatnya. Jadi jika memang ada yang meninggal, itu karena perang dua kubu, namanya perang.

Kalau dulu perang itu antarprajurit, tak boleh menyerang rumah sakit dan lain-lain, rumah ibadah, sekolah. Nah sekarang jihadis di Suriah yang fanatis dengan ISIS, Alqaeda, saling berperang. Bukan hanya pemerintah. Itu yang harus diketahui. Saya langsung di sana, melihat dengan mata saya, mengamati detik demi detik dan melaporkan ke pemerintah RI.      

*Menurut Anda, mengapa muncul kesimpangsiuran informasi terkait Suriah..?*
Media dikuasai Barat milik Yahudi, dikuasai oleh miliader Yahudi George Soros, berarti agendanya harus sesuai kepentingan mereka. Aljazeera milik Qatar, yang memusuhi Suriah, tak mungkin dia berpihak ke Assad. Ini saya sampaikan apa adanya secara pribadi dan tidak memihak. Dan itu memang tugas pemerintah, tidak boleh macam-macam, fokus perlindungan dan  bantuan kemanusian. 

*Apakah bantuan kemanusiaan RI sudah mengalir untuk Suriah..?*
Alhamdulillah sudah mengalir, setelah sekian lama, lewat Lembaga Koordinasi Bantuan Kemanusiaan PBB (OCHA) yang tidak memihak. Tapi soal sampai tidaknya wallahua’lam, sudah 500 juta USD mengalir, belum ada satu bulan ini.

Kalau memang mau aman memang lewat pemerintah. Anda sudah dengar, dari Palang Merah Internasional (ICRC) enam orang hilang, sampai sekarang tidak ketemu. Conflict is conflict, bantuan kemanusiaan perlu, tetapi persoalannya yang lama sejak 2012, bantuan biasanya tidak sampai, di tengah perjalanan sudah diserobot oleh pemberontak. Itu yang jadi persoalan. Jadi sensitif di luar negeri.  

Begitu bantuan pertama masuk melalui OCHA, saya sudah punya impian untuk mendorong bantuan kemanusiaan ke Suriah. Kita sudah menghubingi Palang Merah mereka, tidak minta macam-macam. Obat tidak terlalu diperlukan karena di sana murah, saya cek up sebagai dubes hanya 100 dolar tidak habis, meliputi semua. Kalau membantu yang diperlukan ambulans, kita sudah sampaikan. 

*Indonesia Serukan Solusi Damai*

*Bagaimana dengan upaya diplomasi damai di Suriah..?* 
Sejak konflik mulai 2012, kita serukan damai karena konflik apapun akan selesai dengan perindungan, praktiknya di lapangan sulit, memang realitanya begitu. Politik juga begitu kan, lihat sendiri di Indonesia, Anda tahu sendiri. Yang kita khawatirkan, menurut Gajah Mada dan UMS, adalah perseteruan Sunni-Syiah, bahkan di Indonesia.

Di Suriah tidak ada benturan Sunni-Syiah, kalaupun ada itu adalah agenda perseteruan antara Arab Saudi dan Iran. Suriahnya sendiri tidak ada, saling menghormati, Kristen Ortodoks pun sendiri aman di sana. Orangnya ramah-ramah, sopan-sopan, tidak seperti negara lain, tentara sekalipun tidak ada yang berangasan.

*Apa fokus Pemerintah RI saat ini...?*
Tugas kita masih terkonsentrasi pemulangan. Warga kita di sana banyak, tadinya sebanyak 15 ribuan, waktu belum perang, begitu perang 2012, kita nyatakan darurat satu, sudah kelewat darurat, tidak boleh oleh sembarangan, termasuk staf kedutaan, anak istrinya dipulangkan.

Duta besar manapun yang masih buka tidak ada. Begitu posisinya. Tetapi bantuan kemanusiaan tetap kita kampanyekan, kasihan, orang kelaparan apalagi di tempat pengungsian, listrik nihil, pemanas tidak ada.  

*Bagaimana dengan upaya lain, seperti politik, ekonomi, atau bahkan militer dari RI...?* 
Itu yang sabatas bisa kita lakukan, kalau politik dan ekonomi waduh jangan ditanya. Anda sudah tahu sendiri, minyak habis dikuasai ISIS, yang ada hanya aspal, kapas, kita tidak butuh itu.

Yang pandai memanfaatkan peluang itu adalah Cina. Cina mendukung Suriah, Suriah didukung Rusia, Iran yang sangat militan. Hizbullah itu adalah orang Iran yang tinggal di Libanon perbatasan Suriah, dukungan Cina tidak mencakup militer hanya ekonomi. Yang lain sudah tahu AS, Arab, Qatar, Turki memusuhi. 

*Apakah keberadaaan perwakilan RI di Suriah berarti keberpihakan ke Assad...?*
Kita tidak memihak, ya karena memang pemerintah Indonesia mengakreditasikan saya ke Assad, jika saya tidak bekerjasama dengan Assad, ya tidak bisa lindungi TKI dan kemana-kemana, malah bisa ditangkap. Lalu bagaimana ke depan? Kita bersikap praktis. Siapapun yang berkuasa, maka akan kita dukung. Jangan dianggap kita di sana saat ini, langsug Pak Jokowi dituding  Syiah lah, orangnya Assad lah.Jangan begitu.  

*Konspirasi di Balik Kehancuran Negeri Syam*

*Dalam pandangan Anda, mengapa negara-negara tersebut agresif melawan Assad...?* 
*Tanya kenapa...?* Menjatuhkan Assad, kalau presidennya jatuh dibunuh, kayak Libya, ditinggal biar berantakan. Kalau sudah berantakan benteng terakhir perlawanan ke Israel sudah tidak ada. Pertanyaannya, kalau memang ISIS kuat, mengapa tidak menyerang Israel?

Malah faktanya Israel tenang-tenang saja. Itu yang diharapkan. Padahal fanatisme anti-Israel yang dimiliki Suriah lebih dari Indonesia. Salah satu buktinya, Suriah melarang warganya yang beragama Kristen berziarah ke Yerussalem, sementara negara kita masih memperbolehkan.    

*Jadi, konflik Suriah akibat konspirasi internasional atau gejolak politik dalam negeri...?* 
Dua-duanya betul. Faktor politik karena ada agenda Arab Spring. Tapi Arab Spring juga tidak bisa terlepas juga dari konspirasi internasional. Kita tahulah, siapa di balik Israel, AS mendukung sekutunya itu. Tapi kalau anti-Assad ada nalarnya.

Semua Islam betulan, Presiden Assad, pemerintahannya sejak dulu bapaknya berkuasa lama karena partainya kuat, kita seperti Golkar di sana Baath, kecenderungannya minta bantuan ke negara komunis, Rusia ketika itu.

Sedangkan Rusia punya kepentingan, modal mereka di Suriah sebesar 20 miliar dolar AS, investasi minyaknya, lewat Tartus, dekat Ladakiya, tempat Assad berasal, nah jika itu investasi itu tidak dibentengi, ya habis. Investasi eknomi dan sudah lama bersahabat. 

*Dukungan nyata seperti apa dari Pemerintah RI untuk Suriah...? Mengapa...?* 
Dukungannya yang nyata ya saya diakreditasikan ke sana, saya tidak hanya mewakili Presiden Jokowi saja, tapi mewakli 250 juta penduduk Indonesia, ada 63 kedutaan di Suriah, separuhnya tutup, kita termasuk yang tidak tutup. Mengapa? Karena ketika Suriah ketika bergabung dengan Mesir dalam Republik Persatuan Arab (RPA), adalah negara pertama yang mengakui mengakui kemerdekaan Indonesia. 

Yang kedua, ketika persoalan Timor-Timor, Suriah disuruh apa saja untuk mendukung kita, mereka mau. Ketiga, tentunya sama-sama Muslim sama negara non-Blok, kita menolak misalnya ketika Arab Saudi yang mengajak koalisi militer, jika kita menerima ajakan itu, maka kita telah mencederai persehabatan dengan Iran dan negara lain, padahal di PBB, OKI dan organiasi apapun itu kantempat duduknya diterapkan sistem alfabetik, Irak, Indonesia, Iran.

Lha jika sudah memusuhi Iran duduk bersama kayak apa? Lucu. Itu persoalan. Posisi Indonesia sudah sangat tepat, politik luarnegerinya, membantu penyelesaiaan dengan cara politis cara damai bukan perang.  Kalau perang tentu kita sudah mengirimkan senjata dan tentara, tetapi
Hal itu tidak kita lakukan

*Jangan Seret Konflik Suriah ke Indonesia*

*Seperti apa prospek demokrasi saat ini dan ke depan di Suriah*

Demokrasi yang diterapkan di sana kan masih demokrasi dalam pertumbuhan, HAM tahu sendiri lah kayak apa juga di sana, tapi kita harus hormati, apa yang saya sampaikan Indonesia dukung solusi politik, Indonesia mengehendaki mengalirnya bantuan kemanusiaan, secara damai, diplomatis dan juga keterlibatan negara besar, kalau hanya mengandalkan konstelasi dalam negeri mereka, sementara negara-negara besar masih mengacau, ya tidak selesai juga. 

Bagaimana upaya internasional untuk membantu penyelesaian damai konflik Suriah?
Nah, sekarang ini masa genjatan senjata, akan dilanjutkan perundingan damai, karena perundingan itu melibatkan banyak negara, AS, Turki, negara Arab Qatar, dibantu oleh jihadis dari 80 negara, bagaimana bisa menyelesaikan.

Ini krisis terburuk di dunia sejak kita lahir. Mudah-mudahan bisa selesai. Dan satu lagi, penyelesaian politik dan perdamaian itu, pemerintahannya harus ditentukan oleh rakyat Suriah itu sendiri. Itu yang harus kita hormati. Bukan Indonesia atau AS yang menghendaki. 

*Lalu di manakah posisi Indonesia untuk mendorong perundingan damai itu...?*
Kalau kita sebagai negara damai, ketika diminta kita akan ikut selama kita dindang. Kita tidak ada kepentingan, kita tidak mendukung salah satu faksi, tidak mendukung A dan B, kita hanya ingin diplomasi itu harus diawali dengan saling membangun kepercayaan, confidence building measures, kemudian conflict resolution kalau ada konflik yang diselesaikan secara damai, perkara susah yang kita coba selesaikan, itu adalah selangkah lebih maju.

Daripada rententan bom, kita di sana ya takut dan khawatir, kantor kita pernah ditarget, tak sedikit kantor kedubes juga yang kena sasaran, tapi karena pemerintah Suriah memproteksi dan rakyatnya ramah, dan ketiga negeri Syam ditegaskan dalam Alquran sebagai negeri yang diberkahi, itu faktanya sampai sekarang. 

*Ada gejala menyeret konflik Suriah ke Indonesia, apa imbauan Anda.. ?*
Misi saya ingin didengar, apa yang saya lihat di sana, agar rakyat kita melihat jernih. Bagi saya, yang terpenting Indonesia harus bersatu, jangan ikut-ikutan bertumpahan darah, jangan suka mandi darah bangsanya sendiri.

Silakan berdebat sampai berbusa, tapi jangan sampai membunuh. Jangan mudah dihasut, Jangan gampang menerima siaran yang tidak benar, atau memanfaatkan situasi di Suriah untuk kisruh di sini. 

Membongkar Fondasi Strategi Global

Penulis : Hendrajit, Pengkaji Geopolitik dan Direktur Eksekutif Global Future Institute.

Membongkar Fondasi Strategi Global Amerika Serikat Kebijakan luar negeri Amerika Serikat (AS).
terkait isu Hak-Hak Asasi Manusia terhadap negara-negara asing sangat diwarnai oleh hasrat tersembunyinya untuk memainkan perannya sebagai kekuatan global dan negara adikuasa baru, menyusul berakhirnya Perang Dunia II. Potensi AS untuk menggantikan kedudukan Inggris sebagai negara adikuasa baru sebenarnya sudah terlihat sebelum meletusnya Perang Dunia II. Selain sudah muncul sebagai sebuah negara industri paling maju di dunia, secara harfiah AS menguasai 50 persen kekayaan dunia dan mengontrol kedua sisi dari dua samudra. Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik.Sehingga ketika Perang Dunia II berakhir dengan memunculkan AS sebagai salah satu negara pemenang perang, maka sebagai kekuatan global baru para perancang kebijakan luar negeri di Washington mempunyai sebuah rencana besar membentuk tata dunia baru pasca Perang Dunia II yang ditujukan untuk melayani kepentingan-kepentingan strategis AS baik di bidang politik-keamanan maupun ekonomi dan perdagangan.Maka itu, menarik membuka kembali beberapa bahan kepustakaan mengenai aneka pola kebijakan yang diterapkan oleh para perencana kebijakan AS baik di Kementerian Luar Negeri maupun Dewan Kebijakan Luar Negeri atau Council on Foreign Relations(CFR), melalui mana para pemain kunci di sektor bisnis AS dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri Negara Paman Sam di luar negeri.Noam Chomsky, berdasarkan dokumen-dokumen yang berhasil dia akses, bahwa berdasarkan National Security Council Memorandum 68 pada 1950, telah mengembangkan apa yang dinamakan“roll-backstrategy”berdasarkan gagasan Menteri Luar Negeri Dean Acheson. Inti gagasan dari strategi ini, AS akan menegosiasikan penyelesaian konflik dengan negara pesaingnya (dalam konteks waktu itu, Uni Soviet), dengan mengedepankan “syarat-syarat tertentu”.(Noam Chomsky, How the World Works, 2011).Jika kita cermati roll-back strategy tersebut, menurut saya inilah cikal bakal dari kebijakan double standar AS terkait soal pelanggaran Hak-Hak Asasi Manusia yang dilakukan negara-negara lain. Jika AS berpandangan bahwa suatunegara berpotensi untuk menjadi musuh atau tidak bisa dikendalikan arah kebijakan luar negerinya sehingga mengancam kepentingan strategis AS, maka isu-isu seperti demokrasi dan hak-hak asasi manusia akan dimunculkan sebagai bagian integral dari “syarat-syarat tertentu” sebagaimana dimaksud dalamroll-back strategy tersebut. Sebaliknya, ketika menurut pandangan para perancang kebijakan luar negeri AS negara-negara yang bersangkutan menunjukkan tanda-tanda cukup kooperatif dan siap mendukung arah kebijakan luar negeri dan kepentingan strategis AS, maka isu demokrasi dan hak-hak asasi manusia dengan sadar akan diabaikan atau bahkan dianggap bukan masalah yang cukup serius dankrusial.Menurut kajian Chomsky, kebijakan luar negeri AS yang berbasis roll-back strategy sudah diterapkan Negara Paman Sam itu sejak awal berakhirnya Perang Dunia II. Misalnya saja dalam menerapkan kebijakan luar negeri terhadap Jerman Barat yang notabene merupakan musuh AS pada Perang Dunia II karena  berhaluan fasisme yang dikuasai Nazi dibawah pimpinan Adolf Hitler, ternyata AS menjalin kerjasama dengan Reinhard Gehlen, mantan kepala intelijen militer Nazi di fron TimurJerman, tanpa rasa bersalah sama sekali. Dengan dalih bahwa melawan ekspansi komunisme Uni Soviet dan Republik Rakyat Cina jauh lebih penting daripada fasisme Nazi yang sudah jadi masa lalu.Alhasil AS dengan tanpa rasa bersalah secara moral kemudian membentuk aliansi AS-Nazi sehingga kemudian mentoleransi para kriminal eks Nazi Jerman, hanya untuk dimanfaatkan dalam operasi intelijen menumpas kelompok-kelompok kiri dan komunis di Amerika Latin maupun Asia Tenggara.Sebagaimana ditulis Chomsky, Informasi-informasi mengenai masih banyaknya eksponen-eksponen  Nazi Jerman yang di libatkan dalam operasi bersama AS-Jerman Barat pasca Perang Dunia II, sebenarnya telah diketahui oleh AS namun tidak dianggap penting. Inilah benih-benih kebijakan double standard AS terkait penerapan dan pelanggaran HAM di beberapa negara kelak di kemudian hari.Jika suatu negara dipandang sebagai sekutu atau bersedia kerjasama dalam kerangka kepentingan strategis AS, maka AS dengan sadar untuk tutup mata dan mengabaikannya. Namun jika suatu negara berpotensi sebagai musuh atau tidak bersedia dikendalikan arah kebijakan luar negerinya, maka isu demokrasi dan penegakan hak-hak asasi manusia akan dimunculkan sebagai isu politik, sebagai “syarat-syarat tertentu” yang dimainkan oleh AS untuk menekan negara-negara yang merupakan musuh potensialnya itu, agar tunduk pada syarat-syarat yang sesuai kepentingan strategis dan arah kebijakan luar negeri Washington.Hal ini semakin diperkuat dengan beberapa kebijakan luar negeri AS berdasarkan gagasan George F Kennan. Bahkan menurut beberapa kalangan, George F Kennan inilah yang bertanggung jawab mengawasi kiprah jaringan intelijen Gehlen ketika bersepakat bekerjasama dengan jaringan intelijen AS untuk menumpas komunis.Seperti ditulis Kennnan dalam Policy Planning Study 23:“Kita menguasai sekitar 50 persen kekayaan dunia, tetapi hanya 6,3 persen dari total populasi. Dalam situasi seperti ini, tidak bisa tidak, kita menjadi obyek dari rasa cemburu dan rasa benci. Tugas nyata kita pada periode mendatang adalah merencanakan pola-pola hubungan yang akan memperkenankan kita mempertahankan disparitas ini. Untuk melakukannya, kita harus membuang semua sentiment khayalan: perhatian kita harus di konsetrasikan sepenuhnya pada sasaran-sasaran nasional yang mendesak. Kita harus berhenti bicara tentang hal-hal yang kabur dan tujuan samar-samar seperti hak-hak asasi manusia, peningkatan standar kehidupan, dan demokratisasi.”(Noam Chomsky, ibid, hal 6).Jelaslah sudah, bahwa melalui konsepsi George Kennan ini, tergambar jelas fondasi kebijakan standar ganda AS terkait demokrasi dan hak-hakasasi manusia. Jika berguna dan efektif untuk dijadikan alat pukul memperlemah negara lawandi meja perundingan, maka isu demokratisasi dan hak-hak asasi manusia akan diterapkan. Namun jika  lebih menguntungkan menjalin kerjasama dengan suatu negara dengan mengabaikan kedua isu tersebut, maka AS dengan senang hati akan menganggap hal itu tidak ada dan tidak penting.Bahkan melalui konsepsi Kennan sebagaimana tergambar melalui Policy Planning Study 23, bilamana perlu AS bahkan siap mendukung secara terang-terangan praktek-praktek represif terhadap negara-negara yang dipandang sesuai arah kebijakan luar negerinya dan sesuai dengan kepentingan strategis para pemangku kepentingan kebijakan luar negeri di Washington. Seperti kesediaan  beberapa negara-negara tertentu untuk menumpas kekuatan-kekuatan yang berbasis sosialis kiri maupun komunisme.Lebih lanjut Kennan menulis:“…Kita tak perlu ragu-ragu menghadapi ancamanini dengan represi polisi oleh pemerintah lokal. Ini bukanlah tindakan memalukan karena orang-orang komunis pada dasarnya merupakan para penghianat. Lebih baik memiliki rezim dengan kekuasaan kuat ketimbang pemerintahan liberal yang ramah dan santai, tetapi rawan dipenetrasi oleh orang-orang komunis.”Grand Design Tata Dunia Baru AS Pasca PerangDunia IISetidaknya ada beberapa wilayah strategis dari sudut pandang geopolitik yang harus tunduk pada kepentingan ekonomi Amerika. Begitulah Grand Design yang disusun oleh kelompok-kelompok studi dari Kementerian Luar Negeri AS maupun CFR.Di belahan bumi bagian barat: Eropa Barat, Timur Jauh, Inggris dan Timur-Tengah sebagai sumber energi yang tak tertandingi khususnya disektor minyak mentah, dan negara-negara Dunia Ketiga pada umumnya. Untuk negara-negara yang berbasis industri, akan berada dalam supervisi oleh Jerman dan Jepang. Dua mantan musuh AS yang setelah perang berakhir berubah menjadi sekutu-sekutu strategis AS.Adapun negara-negara berkembang pada umumnya, sudah berang tentu termasuk Indonesia, akan difungsikan sebagai sumber-sumber bahan mentah dan pasar bagi masyarakat industri kapitalis. Dengan kata lain, negara-negara Dunia Ketiga akan dieksploitasi (menggunakan istilah Kennan) demi rekonstruksi Eropa dan Jepang. Beberapa dokumen yang dirujuk oleh Noam Chomsky, memasukkan di dalamnya beberapa negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan Afrika sebagai “negara-negara sasaran.”Sebaliknya beberapa negara di Asia Tenggara yang menolak untuk difungsikan sebagai negara Dunia Ketiga seperti Vietnam, kemudian merasa perlu untuk dihancurkan dan dilemahkan. Itulah esensi meletusnya Perang Vietnam yang membelah negara tersebut menjadi Vietnam Selatan yang didukung AS dan negara-negara blok barat, dan Vietnam Utara yang didukung Uni Soviet. Namun substansinya, dengan terjadinya Perang Vietnam, negara tersebut bermaksud dilemahkan dan dihancurkan. Karena menolak mengikuti skema kepentingan ekonomi AS.Sebaliknya perlakuan terhadap negara yang dipandangnya bakal mendukung skema global AS seperti Jepang, Washington justru menerapkan kebijakan yang mengakhiri langkahawal menuju demokratisasi di Jepang, seperti diperagakan oleh pemerintahan militer pimpinanJendaral Douglas McArthur. Melalui apa yang dinamakan Haluan Terbalik, AS justru mendukung upaya menekan dan melemahkan serikat kerja dan kekuatan demokratis lainnya, serta membuat Jepang jatuh ke tangan elemen-elemen korporasi yang mengembalikan kekuatan-kekuatan berhaluan fasisme Jepang. Bahkan kemudian berkembang menjadi sistem kekuasaan antara negara dan swasta yang masih bertahan hingga sekarang.Kebijakan AS dan Blok Barat Terhadap Penegakan Hak-Hak Asasi Manusia di PapuaUntuk memberi gambaran nyata betapa AS dan sekutu-sekutunya dari blok barat bermaksud menggunakan isu demokratisasi dan hak-hak asasi manusia sebagai alat untuk menekan sebuah negara yang dipandangnya berpotensi menentang skema global AS untuk konteks saat ini, kiranya Indonesia, khususnya Kasus maraknya kelompok-kelompok separatisme di Papua, bisa menjadi sebuah ilustrasi yang cukup tepat. Bahwa AS dan beberapa negara blok barat mendukung secara tidak langsung manuver  beberapa elemen-elemen pro Papua Merdeka untuk membawa isu Papua ke forum internasional. Meng-internasionalisasikan isu kemerdekaan Papua dan Hak Masyarakat Papuauntuk Menentukan Nasibnya Sendiri.Beberapa waktu lalu, pemerintah Indonesia sempat dikejutkan dengan manuver oleh yang menamakan dirinyaUnited Liberation Movementfor West Papua(ULMWP). Kelompok ini berkeinginan untuk menjadi anggota Melanesian Spearhead Group (MSG) yang pada waktu akan dibahas di London pada tanggal 3 Mei 2016. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, beberapa organisasi sipil di Papua kemudian menggalang dan memobilisasi massa untuk melakukan desakan politik agar ULMWP menjadi anggota tetap MSG.Kalau menelisik langkah ini, jelaslah sudah bahwa gerakan meng-internasionalisasikan isu Papua, memang masih cukup gencar dilalukan oleh beberapa elemen-elemen pro Papua Merdeka di dalam maupun di luar negeri. Hal itu semakin diperkuat dengan perkembangan terkini, ketika Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menyatakan, desakan agar ULMWP menjadi anggota penuh MSG merupakan keinginan murni rakyat West Papua yang menuntut bebas dari penjajahan kolonial Indonesia, dan seluruh masyarakat Papua yang tergabung dalam KNPB tidak takut jika ditangkap oleh aparat.Coba cermati baik-baik frase yang digunakan KNPB, “Menuntut bebas dari penjajahan kolonial Indonesia.” Mengerikan bukan?Sementara itu, keputusan Sidang Paripurna ke-IVParlemen Nasional West Papua(PNWP) kepada Pemerintah Indonesia,International Parliamentarians for West Papua(IPWP),International Lawyers for West Papua(ILWP), danUnited Liberation Movement for West Papua(ULMWP). Telah memutuskan, antara lain mengakui ULMWP sebagai badan koordinasi dan persatuan yang mewakili seluruh kepentingan bangsa Papua yang bertempat tinggal di wilayah Papua dan Papua Barat.Tapi itu baru sebagian dari cerita, yang terjadi menjelang MSG pada 3 Mei 2016 lalu. Adapun dalam beberapa bulan mendatang, upaya meng-internasionalisasikan kasus Papua juga tak kalah mengkhawatirkan. Setidaknya ada dua momentum yang ditunggu-tunggu kalangan aktivis separatis Papua yang berafiliasi dengan Gerakan Separatis Papua atau OPM yaitu Hari Proklamasi West Papua tanggal 1 Juli 2016 dan rencana pelaksanaan KTT pemimpin negara Melanesian Spearhead Group(MSG) tanggal 14 Juli 2016 di di Honiara, Kepulauan Salomon. Kedua momentum tersebut, seharusnya  tidak perlu diikuti atau dirayakan oleh masyarakat Papua, karena integrasi Papua dalam NKRI sudah final. Namun kenapa hal itu bisa sampai terjadi, tentunya bukan sekadar prakarsa dari kelompok-kelompok pro Papua merdeka semata,melainkan adanya keterlibatan negara-negara asing seperti AS, Inggris, dan Australia.Beberapa organisasi antara lainParlemen Nasional West Papua(PNWP) melalui ketuanya Buchtar Tabuni sudah gencar melakukan propaganda terutama melalui media sosial.Isi propaganda Buchtar Tabuni antara lain KTT Pemimpin negara MSG tanggal 14 Juli 2016 mendatang di Honiara nanti memiliki nilai strategis dan bermanfaat menegakkan wibawa dan harga diri bangsa Papua.Selanjutnya, propaganda berbunyi pada tanggal 14 Juli 2016 perwakilan bangsa Papua, ULMWP akan menjadi anggota penuh MSG yang berarti bangsa Papua telah diakui sejajar dengan bangsa lain di Melanesia. “Seluruh dunia sedangmemasang mata dan telinga untuk mendengar kesungguhan hati rakyat Papua mendukung ULMWP pada tanggal 14 Juli 2016 nanti. Kita masih memiliki waktu lakukan konsolidasi umum untuk merapatkan barisan sambil menunggu komando,” seru Buchtar Tabuni.Frase kalimat yang dilontarkan Buchtar Tabuni secara tersirat menggambarkan adanya dukungan secara tidak langsung dari komunitas internasional yang pastinya mengorbit pada AS, Inggris dan Australia. Maupun beberapa sekutu Eropa Barat-nya seperti Belanda dan Belgia.Namun demikian, rencana peringatan Hari Proklamasi West Papua jelas merupakan momentum yang dipolitisasi oleh kalangan aktivis Papua terutama yang tergabung dalam Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Parlemenn Rakyat Daerah (PRD),Parlemen Nasional West Papua(PNWP) maupunUnited Liberation Movement for West Papua(ULMWP), sedangkan tuntutan ULMWP menjadi anggota MSG merupakan bukti nyata adanya upaya meng-internasionalisasi masalah Papua. Yang tentunya pula  tak lepas dari dukungan secara tidak langsung dari belakang layar oleh beberapa negara besar seperti AS, Inggris dan Australia.Perlu diketahui bahwa status ULMWP di KTT MSG adalah sebagai pengamat yang tidak memiliki hak suara. Posisi ULMWP di MSG sebagai pengamat saja sebenarnya merupakan “blunder politik” dari kegagalan diplomasi Indonesia, karena sebelumnya dalam setiap KTTMSG, massa ULMWP hanya mampu mengadakan unjuk rasa saja tapi tidak dapat memasuki ruangan pertemuan KTT MSG, namun sekarang dengan status mereka sebagai pengamat, maka hanya ikut mendengarkan jalannya KTT MSG saja dalam ruangan rapat, tapi tidak memiliki hak suara. Kondisi ini jelas merugikan Indonesia dibandingkan ULMWP bukan sebagai pengamat di KTT MSG.Apalagi jika ULMWP diterima menjadi anggota tetap KTT MSG, maka jelas merupakan “kekalahan diplomasi” dari pihak Indonesia, sehingga dapat dipastikan Indonesia sebagai anggota KTT MSG akan menolak keras ULMWP sebagai anggota tetap MSG dikarenakan ULMWP tidak mewakili rakyat Papua, ULMWP bukan negara, ULMWP adalah organisasi ilegal yang pro kelompok separatis dan Papua masih wilayah sah dari Indonesia sehingga suara Papua akan diwakilkan oleh delegasi resmi Indonesia.(Baca:Herdiansyah Rahman, Politisasi dan Internasionalisasi Masalah Papua)Lepas dari itu, indikasi adanya campur tangan AS dan beberapa negara barat untuk mendukung manuver beberapa kelompok-kelompok pro Papua merdeka sebagaimana digambarkan tadi, membuktikan bahwa MasalahHAM yang terjadi di Papua juga sering dipolitisasi oleh berbagai kalangan di Papua, seperti yang terjadi dalam acara yang diadakan di salah satu hotel di Jayapura, yang intinya mengkritisi pembentukan tim penyelesaian masalah HAM Papua oleh Pemerintah.Banyak kalangan salah menafsirkan statement Presiden Jokowi yakni penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu sehingga tidak menimbulkan permasalahan di masa mendatang. Padahal yang dimaksud Presiden Jokowi adalah, jangan sampai ada politisasi dan internasionalisasi masalah pelanggaran HAM sebagaimana sering dilakukan pada masa lalu.Temuan menarik muncul dari salah satu pembicara dari NGO di Papua bahwa ada pihak asing yang juga turut ikut memantau dalam masalah pelanggaran HAM di Papua. Adapun yang dimaksud adalah Australia. Barang tentu hal ini berakibat penyelesaian pelanggaran HAMsesuai UU  no 26 menjadi tidak dapat berjalan dengan baik.Menuru sumber dari NGO itu,  kiblat masalah Papua sekarang ada di Pasific Selatan sehingga Pemerintah Indonesia berusaha mencari pengaruh kepada negara-negara Pasifik Selatan.Pernyataan ini secara tersorat menggambarkan adanya campur tangan asing  dalam masalah Papua, yang bekerja melalui komprador atau agen-agennya yang beroperasi di Papua.Yang hendak saya sampaikan melalui studi singkat ini, fakta adanya sikap skeptis yang dikumandangkan oleh beberapa kalangan NGO terhadap tim penyelesaian masalah HAM Papuayang dibentuk pemerintah, dengan jelas mengindikasikan adanya keterlibatan dukungan asing di balik sikap skeptis yang disuarakan kalangan NGO tersebut. Karena pada kenyataannya, tim penyelesaian masalah HAM Papua yang dibentuk pemerintah tersebut, sejatinya telah memilik tokoh-tokoh Papua yang cukup kompeten dan berkampuan. Sehingga sudah seharusnya semua stakeholders di Papuabisa dengan bebas menyampaikan aspirasi, masukan dan data soal HAM Papua kepada tokoh Papua yang duduk di tim tersebut, daripada menggelar unjuk rasa atau kegiatan lain yang tujuan sesungguhnya adalah meng-internasionalisasikan isu Papua di luar negeri. Yang pada gilirannya akan dimainkan oleh AS dan sekutu-sekutu Baratnya untuk dijadikan sebagai “Syarat-Syarat Tertentu” untukmenekan Pemerintah Indonesia melalui sarana diplomasi dan perundingan.Masuk akal, mengingat AS saat ini sedang gelisah karena Freeport sedang dilanda ketidakpastian apakah kontrak karya maupun keberadaannya di bumi Papua selama berpuluh-puluh tahun lalu, bisa diperpanjan dan berlanjut terus di era pemerintahan Presiden Jokowi-JK.Pada tataran ini, indikasi adanya upaya AS untukmempolitisasi masalah hak-hak asasi manusia dan demokratisasi dalam kasus Papua di Indonesia, kiranya nampak sangat jelas dan terang-benderang. Apakah ini berarti bahwa AS sedang dilanda keraguan bahwa Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi-JK akan bersedia mendukung skema global dan kepentingan strategis AS di Asia Tenggara dan Indonesia pada khususnya? Beberapa sumber dan kalangan yang terlibat dalam diskusi terbatas dengan Global Future Institute, sepertinya membenarkan kecenderungan tersebut. Meskipun saat ini, skema pemerintahan Jokowi-JK itu sendiri terkait soal kehadiran investor asing maupun kerjasama dengan asing ala Freeport atau Newmontn Nusantenggara hinggasaat ini masih belum jelas.

Politik Haluan Terbalik AS di Ukraina Pasca Kejatuhan Presiden Yanukovich.

Kembali kepada roll-back strategy yang dikembangkan mantan Menteri Luar Negeri AS Dean Acheson dan Politik Haluan Terbalik-nya George F Kennan, apa yang terjadi di Ukraina sangat menarik sebagai bahan perbandingan, yang secara ekstrim bertolak-belakang dengan perilaku politik AS dan beberapa negara Eropa Barat terhadap isu pelanggaran hak-hak asasi manusia di Papua, Indonesia.Untuk memperjelas hal ini, cerita bermula ketika Presiden Yanukovich digulingkan dari tampuk kekuasaan karena dipandang AS dan beberapa negara Uni Eropa sebagai tidak bersahabat kalau tidak mau dibilang sebagai musuh.Kemarahan AS dan Uni Eropa mencapai puncaknya setelah Presiden Yanukovich menolak beberapa tekanan ekonomi politik yangdilakukan AS dan kelompok negara Uni Eropa. Yanukovich lebih memilih bersekutu dengan Cina, Rusia dan Iran.Masih ingat apa yang terjadi pada 2011? Ketika itu, International Monetary Fund (IMF) gagal menjebol perekonomian Ukraina ketika pemerintah saat itu menolak mentah-mentah rekomendasi IMF untuk menghentikan subsidi harga gas yang dikonsumsi sebagian besar rakyat Ukraina. Padahal Ukraina sudah menyetujui pinjaman untuk Ukraina sebesar 15 miliar dolar AS.Jerman, juga menekan Ukraina untuk bergabung dengan jaringan politik dan bisnisnya lewat kekuatan kelompok negara Uni Eropa. Sekadar informasi, Jerman sebenarnya sedang memulai proyek geopolitik besarnya melawan Rusia dengan memperluas jaringan European Union Eastern Partnership-nya. Proyek itu ternyata mampu merangkul negara Georgia dan Moldova. Sedangkan negara Belarus dan Armenia yang sudah dalam radar Jerman ternyata memilih bergabung ke kelompok negara Eurosian Customs Union yang dipimpin Rusia.Sekarang, Ukraina yang kaya sumber energy itu juga menolak mentah-mentah keinginan Uni Eropa. Sangat logis jika kemudian Jerman meradang dengan penolakan Ukraina. Karena secara geopolitik, Ukraina dipandang oleh Jerman sebagai negara kunci untuk memenangkan perang pasar energy global Uni Eropa melawan kelompok negara-negara yang pro Rusia dan Cina.Dalam prediksi Jerman, jika Ukraina bisa diajak bergabung dalam Uni Eropa, maka Uni Eropa akan mampu mengatur pasar energy global, minimal di tingkat negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa.Bebeapa langkah strategis Uni Eropa untuk menguasai Ukraina sebenarnya sudah dilakukan jauh-jauh hari. Beberapa perusahaan besar Jerman sudah membangun pipa gas yangcukup besar di Ukraina. Pipa gas tersebut dibangun melintasi Polandia, Hongaria dan Slovakia. Yang menjadi dasar pertimbangan Jerman, dengan membangun pipa-pipa gas tersebut, pada perkembangannya akan menyelesaikan ketergantungan Ukraina terhadap pasokan gas yang selama ini disalurkan dari Rusia.Maka Jerman ingin agar proyek besar tersebut dibayar oleh Presiden Yanukovich dengan menandatangani kesepakatan untuk bergabung dengan Uni Eropa. Namun dengan keputusan Yanukovich untuk lebih memilih bersekutu dengan Cina, Rusia dan Iran, maka rencana Jerman untuk membangun infrastruktur pipa gas tadi akhirnya hancur berantakan. Gagal total.Nampaknya inilah skenario besar AS dan Uni Eropa di balik dukungan terhadap ribuan demonstrasi dengan berlindung pada simbol gerakan “Pro Demokrasi” dan gerakan “anti Presiden Yanukovich.”Lantas, bagaimana gambaran konstalasi politik Ukraina pasca kejatuhan Yanukovich? Mari kita telisik profil kelompok-kelompok yang berada di balik gerakan “Pro Demokrasi” Ukraina ini. Ternyata ada 3 kelompok besar di balik penggulingan Yanukovich.Pertama, adalah partai Batkivschyna yang dipimpin oleh Yulia Tymoshenko. Partai ini dibiayai dan didukung secara langsung atau tidak langsung oleh Jerman.Yang kedua, adalah Partai Svoboda yang mengusung ideology Neo Nazi. Partai ini adalah kelompok yang paling kuat menentang Yanukovich. Partai yang anti Yahudi (termasuk Yahudi Rusia) ini dibiayai oleh Washignton. Partai ini dipimpin oleh Tiahnybok. Dia mengembangkan partai neo nazi-nya dengan merujuk pada gerakan neo nazi yang berkembang di Eropa. Dalam konstalasi politik parlemen di Ukraina, Svoboda merupakan partai terbesar di Ukraina saat ini.Kalau melihat betapa kisruhnya situasi politik di Ukraian beberapa bulan jelang jatuhnya Yanukovich, nampaknya Partai Svoboda berperan cukup aktif untuk memanaskan keadaan dan dalam menciptakan aksi destabilisasi politik.Partai ketiga adalah partai Udar yang dipimpin langsung oleh Vitally Klitschko, mantan juara tinju kelas berat dunia. Klitschko merupakan salah satu calon presiden yang akan maju pada pemilu Ukraina 2015 mendatang. Partai Jerman Christian Democrat Union memastikan Klitschko merupakan salah satu orang penting untuk menjembatani semangat pro Uni Eropa di Ukraina.Singkat cerita, isu besar di balik jatuhnya Presiden Yanukovich adalah pertarungan penguasaan energy global antara kelompok negaraTrans Pacific Partnership(TPP) yang dimotori oleh Amerika dan Uni Eropa yang dimotori oleh Jerman. Melawan negara-negara yang tergabung dalam BRICS berdasarkan skema kerjasama strategis Rusia dan Cina melalui Shanghai Cooperation Organization(SCO).Namun ada satu segi dari kejatuhan Yanukovich yang menarik disorot, sehubungan dengan tematulisan kali ini. Yaitu kemunculan semangat neo nazi di Ukraina. Bahkan sedemikian rupa bahkanUkraina dipandang akan menjadi negara neo fasis baru, melalui kiprah Partai Svoboda dan gerakan neo nazi. Dan yang luput dari berbagai liputan media adalah, betapa kelompok-kelompok Neo Nazi maupun Partai Svoboda merupakan kelompok-kelompok binaan dari AS sudah sejak lama.Apakah hal ini yang kemudian AS tutup mata dan tidak menganggap penting ketika gerombolan Neo Nazi Ukraina yang didukung elemen-elemen dalam pemerintahan di Kiev membakar hidup-hidup  orang-orang yang berada di dalam gedungTrade Uniondi kota Odessa (Trade Union Building) beberapa waktu yang lalu? Nampaknya penting untuk kajian lebih lanjut. Karena beberapa kalangan menyusul pembantaian kelompok neo nazi Ukraina itu, memandang kejadian ini sebagai bukti nyata adanya dukungan AS dari belakang layar. Bahkan sebuah ulasan yang ditulis oleh Global Research, menandai adanya terorisme negara yang didukung AS.
The Neo-Nazi thugs are directly supported by the Right Sector and Svoboda which play a central role in the coalition government. The Right Sector is supported by Washington.The Neo-Nazi mobs in Odessa bear the hallmarks of  US sponsored terrorism (e.g Syria)trained to commit atrocities against civilians.  America’s Neo-Nazi Government in Kiev is a reality. Confirmed by Germany’s Bild: “Dozens ofspecialists from the US Central Intelligence Agency and Federal Bureau of Investigation are advising the Ukrainian government”(Michel Chossudovsky, Global Research Editor, 5 Mei 2014).
Secara faktual hal ini menunjukkan bahwa gerombolan Neo Nazi yang membakar hidup-hidup warga masyarakat yang berada di gedungtrade union itu, mendapat dukungan dari pemain-pemain kunci di Partai Svoboda dan kelompok-kelompok sayap kanan lainnya. Kebetulan kedua sayap ini memainkan peran penting dalam penyusunan pemerintahan koalisi pasca kejatuhan Presiden Yanukovich.Tragedi yang mengenaskan ini terjadi pada 2 Mei 2014. Bermula ketika para pendukung gerakan federalisme dikejar hingga ke gedung Trade Union oleh kelompok-kelompok sayap kanan. Ketika para pendukung gerakan federalisme tersebut masuk ke gedung Trade Union untuk mendapatkan perlindungan, tiba-tiba gedung tersebut terbakar. Laporan resmi mengatakan korban tewas berjumlah 42 orang.  Namun beberapa sumber, termasuk dari Global Research, memperkirakan jumlahnya jauh lebih banyak daripada berdasarkan sumber-sumber resmi.Sebab patut diduga, bahwa beberapa orang provokator yang mendorong para pendukung federalism itu masuk gedung, besar kemungkinan ada yang dibunuh tanpa saksi mata. Sehingga terbakarnya gedung Trade Union hanyalah dimaksudkan untuk menyamarkan adanya aksi pembunuhan massal di dalam gedung tersebut. Sehingga terkesan warga masyarakat yang tewas di dalam gedung tersebut semata-mata akibat terbakarnya gedung Trade Union.Yang mengherankan kami dari Global Future Institute, mengapa pemerintah AS maupun elemen-elemen NGO di komunitas internasional di Eropa Barat, sama sekali tidak menganggap kejadian tersebut sebagai bentuk nyata dari pelanggaran hak-hak manusia?Sepertinya di Odess-Ukraina, merupakan bukti nyata yang paling vulgar, dari Politik Haluan Terbalik AS terkait isu Hak-Hak Asasi Manusia. Kenyataan bahwa Presiden Yanukovich digulingkan karena menolak mengikuti skema kepentingan kapitalisme global AS dan Uni Eropa pada awal 2014 lalu, justru menjadi landasan kebijakan AS untuk mengabaikan tragedi odessa maka rejim pemerintahan Ukrainan saat ini yang justru didukung oleh AS dan Blok Barat, nampaknya yang menjadi landasan kebijakan untuk mengabaikan Tragedi Odessa pada Mei 2014 lalu.

Siapa Pemilik Sebenarnya Media Ternama

Laila Purnamasari
Kamis, 21 Agustus 2014
jika bukan milik Surya Paloh lalu milik siapa @Metro_tv itu?
Jika bukan milik Paloh, lalu milik siapa @Metro_TV itu?

Pasti anda semua kaget jika tahu faktanya Metro TV adalah milik James Riady dan Antony Salim. Metro TV adalah milik PT Media Televisi Indonesia (MTI), dan MTI adalah anak perusahaan PT Multipolar, Lippo grup en.m.wikipedia.org/wiki/MetroTV. LIPPO GRUP adalah kerajaan bisnis James Riady, seorang agen china military intellegency (hasil investigasi otoritas. AS atas Lippogate).

Kenapa Lippo Grup sangat eksis di Indonesia?

Lippo dibantu Global China Resources Ltd, sebuah perusahaan kedok China Miliatry Intelligence. Lippo juga dibantu oleh Salim Grup.

Ayah James, Muchtar Riady mantan Dirut Bank BCA saat dimiliki Salim Grup.

Lippo - Salim = Sekutu.

Jadi, jangan heran jika Surya Paloh tidak punya kuasa dan kewenangan sama sekali dalam menentukan kebijakan dan arah @Metro_TV. Kebijakan pemberitaan atau redaksi @Metro_TV datang dari James Riady.

Agenda Politiknya : Sekulerisasi Indonesia dan Hancurkan Islam.

Sebab itu, Direksi PT Media Televisi Indonesia, isinya semua cina, non muslim, kecuali Surya Paloh, sekedar tameng, bumper, pengelabuan publik. Siaran Metro TV ditentukan oleh pemrednya : Elman Saragih, Laurens Tato, Putra Nababan, Andi F Noya, Saur Hutabarat Non Muslim semua.

Apakah itu SARA? Tidak! Tidak boleh menuduh SARA kepada non muslim.

Hanya muslim dan umat Islam yg boleh dituduh SARA, itu protapnya. Hanya umat Islam Indonesia yang perilakunya SARA, RASIS, Diskriminatif, Teroris. Non Islam tak boleh dituduh seperti itu. Tidak boleh !!!

Sama seperti perusahaan-perusahaan Lippo, Salim, Sinar Mas, Gemala Grup dll. Semua perusahan konglo cina ini perlakukan Islam = sampah Kelas III. Apalagi di Gemala & Wahana Tata Grup milik keluarga Wanandi, tidak ada karyawan muslim yg ditunjuk jadi direksi, GM, dsb. Islam = kusta ... itulah Metro, inilah Metro, banyak konspirasi yang harus kita sadari.

~Menolak Lupa~